Sektor tambak udang di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menunjukkan ketangguhan. Sejak 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel intens melakukan pembinaan dan pengawasan pada sektor hulu. Hasilnya terasa: hingga kini sekitar 120 usaha tambak masih bertahan, meski sempat diterpa badai pandemi.

“Covid sempat mendegradasi ekonomi, termasuk usaha tambak udang. Namun pemprov terus menyemangati pelaku usaha. Sampai sekarang, sekitar 120 tambak masih berjalan,” ujar Plt. Kepala DKP Babel Yopi Wijaya, pada Seminar Perikanan & Udang 2025 yang digelar Majalah TROBOS Aqua di Pangkalpinang, Sabtu, 21–22 November 2025.

Harga Udang Tertekan Akibat Kasus CS-137

Belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi, para penambak kembali dihadapkan pada isu kontaminasi radioaktif Cesium-137 (CS-137). Kasus ini membuat harga udang Indonesia melemah, khususnya di pasar Amerika Serikat—pasar utama bagi komoditas tersebut.

“Masalah kontaminasi memang sempat menjadi gangguan besar. Namun sekarang sudah ada solusi. Harga alat scanning dan pengujian mencapai Rp500 juta, swasta sebenarnya mampu beli, tetapi ada regulasi,” jelas Yopi.

Di lapangan, antrean penggunaan alat scanning tidak terhindarkan. Karena petambak Babel—khususnya Bangka Tengah—tidak dapat melakukan ekspor langsung, pemerintah mendorong diversifikasi pasar. Selama ini ekspor bergantung pada jalur Lampung dan Medan.

Batam Jadi Opsi Baru

Pemprov membuka opsi perluasan jalur logistik melalui Batam. Secara kalkulasi, ongkos kirim ke Batam dinilai lebih efisien dibanding Lampung dan Medan.

“Gubernur mendorong agar petambak tetap semangat. Tambak adalah modal kerja yang harus dijaga. Prospek ekspor masih tinggi,” kata Yopi.

Ia menambahkan, selisih harga bisa mencapai Rp3.000 per kilogram jika dikirim via Batam. Pada harga jual ke Jakarta, size 30 masih berada di kisaran Rp75–85 ribu. Meski margin tidak besar, volumenya signifikan.

“Harga jual tidak naik, seharusnya pakan bisa menyesuaikan. Tapi setiap pelaku punya segmen. Kami tidak akan lepas tangan untuk menjaga agar usaha tetap eksis,” tegasnya.

KKP Pastikan Penanganan CS-137 Terarah

Di sisi lain, Plt. Kepala Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PPMKP) KKP, Woro Nur Endang, memastikan langkah penanganan CS-137 dilakukan cepat dan tepat.

Menurut Woro, industri di Cikande, Banten—yang menjadi pusat isu—segera dilengkapi sistem pemantauan pada radius dua kilometer, lalu diperluas ke radius lima dan sepuluh kilometer. “Kami juga mendirikan tiga portal scanning bagi truk-truk yang masuk kawasan industri,” ujarnya.

Kebutuhan alat scanning dan pengujian kini sudah terpenuhi. KKP mendapat anggaran pengadaan 15 alat scanning dan satu alat uji laboratorium, yang segera didistribusikan.

“Kami butuh dukungan pelaku usaha agar solusi berjalan efektif. Ketentuan FDA Amerika terkait sertifikat bebas cesium harus dipenuhi tanpa hambatan. Aturan ini hanya berlaku untuk UPI di Lampung dan Jawa yang mengekspor ke AS,” tegas Woro. (Liu)